Home Lifestyle Menteri Komunikasi dan Penanganan Situs Internet Berisi Negatif
Lifestyle

Menteri Komunikasi dan Penanganan Situs Internet Berisi Negatif

Menteri Komunikasi dan Penanganan Situs Internet Berisi Negatif- Peraturan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait tata cara pemblokiran konten internet yang dinilai negatif, sebagai turunan dari ketentuan ‘konten terlarang’ sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun lalu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Padahal selama ini, alamat web video terlarang tentang praktik pemblokiran konten internet di Indonesia dilakukan secara aktif oleh Penyelenggara Jasa Internet (ISP) atas perintah Kominfo, tanpa didasari oleh aturan dan prosedur yang memadai. Keberadaan Trust + Positive yang dinyatakan dalam Menteri Komunikasi dan Informatika tidak memiliki 3 hal yaitu legitimasi, prosedur dan audit kinerja yang transparan dan akuntabel.

Namun pembatasan tersebut harus sesuai dengan batasan yang salah satunya adalah kewajiban diatur dalam undang-undang atau diatur dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan partisipasi publik dalam diskusi, yang diwakili oleh DPR, serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam langkah-langkah yang membatasi. Asas tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ruang lingkup pengurangan hak hanya dimungkinkan melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan bukan peraturan teknis di tingkat peraturan pemerintah, apalagi peraturan menteri. Selain itu, pengaturan ini harus tunduk pada kebutuhan untuk menetapkan batasan yang pasti dan terbatas pada pengurangan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Ini mencakup formulasi daftar lengkap daripada daftar terbuka dan formulasi yang dapat ditafsirkan ulang oleh pembuat kebijakan kapan saja. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dari kekuasaan pembatas yang diberikan. Sehingga mengacu pada uraian di atas, Menkominfo bertentangan dengan hukum dan merugikan proses penegakan HAM, karena pengaturan tersebut dilakukan secara tidak tepat dan sembarangan.

Bagaimana Menteri Komunikasi dan Penanganan Situs Internet Berisi Negatif?

Tegasnya, meski telah melalui regulasi, Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan upaya untuk mengambil langkah-langkah pembatasan yang melanggar hukum. Selain karena ketidaktepatan regulasi, rumusan Menteri Komunikasi dan Informatika juga berimplikasi serius bagi penegakan HAM. Salah satunya adalah tidak adanya penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “konten bermuatan negatif”. Akibatnya, Permen ini bisa membatasi konten apa pun di Internet, karena cakupan pengaturannya sangat luas dan tidak spesifik.

Selain itu, sebagai produk hukum mengenai regulasi teknis, Menteri Komunikasi dan Informatika harus berpedoman pada, mendelegasikan undang-undang atau undang-undang tertentu. Jadi jika Menteri Komunikasi dan Informatika mengacu pada UU ITE, yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah pasal-pasal yang dilarang dalam UU ITE, dalam hal ini pasal 27 sampai dengan pasal 29.

Atau jika mengacu pada UU Pornografi maka ini Peraturan Menteri seharusnya hanya mengatur konten yang mengandung pornografi. Sehingga secara formal pemberian kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika bertentangan dengan prinsip umum hirarki peraturan perundang-undangan (UU No.12 tahun 2011),.

Dimana peraturan pelaksanaannya tidak boleh melebihi kewenangan UU yang mendasarinya. Jadi, pelaksana teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebenarnya telah diberikan kewenangan yang sangat besar untuk merumuskan dan menentukan konten yang dianggap mengandung konten negatif, di luar yang telah dirumuskan oleh undang-undang.

Rumusan sewenang-wenang itu juga muncul dengan hukuman atas kegiatan illegal situs yang diblokir lainnya di lingkungan Materi Komunikasi dan Informatika. Rumusan ini semakin mengaburkan batas-batas makna dengan memberikan “kekosongan” kepada pemerintah untuk secara bebas menafsirkan konten / kegiatan ilegal yang dapat dan / atau harus diblokir di Internet.

Author

admin

shares